Home / Opini

Selasa, 19 Maret 2024 - 07:40 WIB

Terpidana Mati Tidak Bisa Langsung Di Eksekusi, Ini Alasannya

Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dasar Hukum Pidana Mati:
Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih
dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Baca juga  Pertahanan Dalam Konteks Hukum Internasional: Perspektif Indonesia

Pasal 11 KUHP bunyinya :
“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana
kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/Pnps/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

Ada 4 alasan terpidana mati tidak bisa langsung Di Eksekusi: 

1. Alasan Upaya Hukum dan Grasi: Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana berhak untuk mengajukan upaya hukum seperti upaya banding, upaya kasasi dan peninjauan kembali atau PK. Selain upaya hukum terpidana juga berhak untuk mengajukan grasi kepada Presiden.

2. Alasan Terpidana Sedang Hamil: Alasan penundaan eksekusi pidana mati selanjutnya adalah terpidana mati yang bersangkutan sedang hamil. Hal ini disebutkan dalam pasal 7 PNPS 2/1964 yang berbunyi” Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan”.

Baca juga  Pelelangan Sertifikat Tanah, Dalam Kacamata Hukum International

3. Alasan Pemenuhan Hak Terpidana atas Permintaan Terakhir: Penundaan ekseskusi pidana mati juga dapat dilakukan karena faktor lain, yaitu perihal permintaan terpidana. Dalam pasal 6 ayat (2) PNPS 2/1964 dikatakan bahwa apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa Tersebut.

4. Alasan Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang 1/2023: Ketentuan Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP untuk menjatuhkan pidana mati hakim harus mencantumkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyelesaian terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam pindak pidana dalam putusan pengadilan.

Share :

Baca Juga

Opini

Pentingnya Keadilan Dalam Sistem Hukum Internasional: Tantangan Dan Prospek

Opini

Pengaruh Perselisihan Perdagangan Internasional Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Global: Perspektif Hukum Internasional

Opini

Tantangan Keberlanjutan Dalam Penegakan Hukum Internasional: Perspektif Keadilan Global

Opini

Perilaku Membawa Anak Meminta-Minta di Lampu Merah: Tidak Bertanggung Jawab dan Melanggar Norma Sosial

Opini

Menyoroti Pentingnya: Peranan Hukum International Dalam Penyelesaian Sengketa

Opini

Mengapa Israel Tidak Diberi Sanksi Oleh PBB? Meski Menjajah Palestina Puluhan Tahun

Opini

Pelelangan Sertifikat Tanah, Dalam Kacamata Hukum International

Opini

Pertahanan Dalam Konteks Hukum Internasional: Perspektif Indonesia