Egi Jhon Voristy
221010250028
egijhonvoristy38@gmail.com
Fakultas Hukum l Universitas Pamulang
Tantangan Keberlanjutan Dalam Penegakan Hukum Internasional: Perspektif Keadilan Global
Sebagai mahasiswa hukum di Universitas Pamulang, saya merenungkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan dalam penegakan hukum internasional, khususnya dari perspektif keadilan global. Hukum internasional, yang secara luas didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia, harus memastikan keadilan global dalam penegakan dan implementasinya.
Salah satu tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan dalam penegakan hukum internasional adalah ketidaksetaraan di antara negara-negara dalam hal sumber daya, kekuatan politik, dan akses terhadap sistem hukum internasional. Negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi dan politik cenderung memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pembuatan keputusan dan implementasi hukum internasional. Akibatnya, keadilan global sering kali terancam oleh dominasi kepentingan negara-negara yang lebih kuat.
Selain itu, tantangan lainnya adalah ketidakefektifan lembaga-lembaga internasional dalam menegakkan hukum internasional. Meskipun terdapat badan-badan seperti Mahkamah Internasional, Pengadilan Kriminal Internasional, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya yang bertugas menegakkan hukum internasional, keterbatasan kekuasaan dan dukungan politik seringkali menghalangi efektivitas mereka. Misalnya, pengadilan internasional sering kali tidak memiliki yurisdiksi yang memadai atau kekuatan pelaksanaan untuk menangani pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang kuat.
Selain itu, globalisasi telah memperumit penegakan hukum internasional dengan memperkenalkan tantangan baru seperti perbedaan budaya, kepentingan bisnis multinasional, dan ketidakpastian hukum dalam konteks transaksi lintas batas. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lingkungan yang melibatkan perusahaan multinasional, sering kali sulit untuk menentukan yurisdiksi yang sesuai dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret harus diambil oleh komunitas internasional. Pertama, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan global dalam penegakan hukum internasional di antara semua pemangku kepentingan, termasuk negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye pendidikan dan advokasi yang menyasar baik publik global maupun pemimpin politik.
Kedua, diperlukan reformasi dalam struktur dan mandat lembaga-lembaga internasional yang bertugas menegakkan hukum internasional. Ini mungkin melibatkan penguatan yurisdiksi dan kekuasaan pelaksanaan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional, serta peningkatan koordinasi antara berbagai badan internasional yang terlibat dalam penegakan hukum internasional.
Terakhir, penting untuk mengembangkan mekanisme baru yang dapat mengatasi tantangan baru yang muncul dalam konteks globalisasi. Misalnya, pembentukan badan regulasi global yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan atau hak asasi manusia dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam penegakan hukum internasional di era globalisasi.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat lebih maju menuju penegakan hukum internasional yang lebih berkelanjutan dan adil, yang akan mendukung terciptanya dunia yang lebih damai, stabil, dan berkeadilan bagi semua negara dan warga dunia.
